Apindo: Banyak Perusahaan
Korea Tinggalkan Jabodetabek
JAKARTA - Buruh terus melakukan aksi demo guna
merealisasikan tuntutannya untuk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Aksi
buruh ini, dipandang sebagai salah satu alasan yang mampu membuat perusahaan
asing meninggalkan Jabodetabek.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, sekitar 128 perusahaan akan meninggalkan Jabodetabek lantaran besaran UMP Jabodetabek yang lebih tinggi dibandingkan wilayah di luar Jabodetabek.
"Banyak sekali, Bogor 68 perusahaan, itu perusahaan garmen, sepatu, padat karya. Bekasi ada 30 sampai 40-an, Tangerang lebih sedikit 20-an. Kalau Jakarta lebih banyak di Pulo Gadung saja, sisanya pabrik sudah hampir enggak ada," kata Suryadi saat di temui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Dia menyebutkan, perusahaan-perusahaan yang akan meninggalkan wilayah Jabodetabek, didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh Korea. "Kebanyakan perusahaan-perusahaan Korea. Sudah bikin surat di KBN itu kan," tambahnya.
Menurut dia, dalam waktu dekat ini serikat buruh sudah terang-terangan menyebutkan akan melakukan aksi demo dan mogok kerja secara besar-besaran. Hal tersebut lantaran ingin meminta kenaikan UMP. Namun, dirinya mengikuti sepenuhnya keputusan pemerintah mengenai realisasi kenaikan UMP.
"Kita percaya penuh bahwa gubernur akan mengikuti inpres maupun Permenaker, kalau Gubernur saja tidak penuhi aturan yang dibuat oleh presiden dan menterinya, saya pikir habis lah negara kita. Semua jadi tidak mengikuti aturan. Saya pikir sampai sekarang 60-70 persen kondusif, karena pemerintah sudah aware," ujarnya.(rez) (wdi)
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, sekitar 128 perusahaan akan meninggalkan Jabodetabek lantaran besaran UMP Jabodetabek yang lebih tinggi dibandingkan wilayah di luar Jabodetabek.
"Banyak sekali, Bogor 68 perusahaan, itu perusahaan garmen, sepatu, padat karya. Bekasi ada 30 sampai 40-an, Tangerang lebih sedikit 20-an. Kalau Jakarta lebih banyak di Pulo Gadung saja, sisanya pabrik sudah hampir enggak ada," kata Suryadi saat di temui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Dia menyebutkan, perusahaan-perusahaan yang akan meninggalkan wilayah Jabodetabek, didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh Korea. "Kebanyakan perusahaan-perusahaan Korea. Sudah bikin surat di KBN itu kan," tambahnya.
Menurut dia, dalam waktu dekat ini serikat buruh sudah terang-terangan menyebutkan akan melakukan aksi demo dan mogok kerja secara besar-besaran. Hal tersebut lantaran ingin meminta kenaikan UMP. Namun, dirinya mengikuti sepenuhnya keputusan pemerintah mengenai realisasi kenaikan UMP.
"Kita percaya penuh bahwa gubernur akan mengikuti inpres maupun Permenaker, kalau Gubernur saja tidak penuhi aturan yang dibuat oleh presiden dan menterinya, saya pikir habis lah negara kita. Semua jadi tidak mengikuti aturan. Saya pikir sampai sekarang 60-70 persen kondusif, karena pemerintah sudah aware," ujarnya.(rez) (wdi)
Analisisnya
:
What : Buruh terus melakukan aksi demo.
Who : Sekertaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita.
When : Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Where : Gedung Permata Kuningan.
What : Buruh terus melakukan aksi demo.
Who : Sekertaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita.
When : Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Where : Gedung Permata Kuningan.
Why : Hal tersebut lantaran ingin meminta kenaikan UMP. Namun,
dirinya mengikuti sepenuhnya
keputusan pemerintah mengenai realisasi kenaikan UMP.
keputusan pemerintah mengenai realisasi kenaikan UMP.
How : Menurut dia, dalam waktu dekat ini
serikat buruh sudah terang-terangan menyebutka
akan melakukan aksi demo dan mogok kerja secara besar-besaran. Hal tersebut
lantaran ingin meminta kenaikan UMP. Namun, dirinya mengikuti sepenuhnya
akan melakukan aksi demo dan mogok kerja secara besar-besaran. Hal tersebut
lantaran ingin meminta kenaikan UMP. Namun, dirinya mengikuti sepenuhnya
keputusan pemerintah mengenai realisasi kenaikan
UMP.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar